Untuk membenahi karut marut permasalahan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) di tanah air diperlukan langkah terobosan. Salah satu yang patut mendapat apresiasi adalah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Menkumham Deni Indrayana.

"Sidak itu perlu tapi jangan karena dikritik lalu berhenti, jangan. Kita tahu ada saja orang yang tidak suka penjara diperbaiki. Saya kecam wamen, gara-gara dikritik orang Wamen gak berani sidak lagi, teruskan," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat usai mengikuti RDP dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Lapas dari seluruh Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/13).

Politisi FP Gerindra ini lebih jauh meminta pemerintah mempertegas komitmen dalam melakukan pembenahan terhadap lapas. Ia mengkritik dua pidato Presiden SBY pada Sidang Bersama DPR-DPD dan Pengantar RAPBN yang tidak sedikitpun mengungkap bagaimana rencana dia , masalah lapas yang sekarang ramai dan masalah narkoba yang telah membebani lapas.

"Sebenarnya tidak terlalu perlu investigasi, kita tahu lapas itu membludak dan lebih dari 50 persen adalah tahanan narkoba. Lapas Labuan Ruku di Sumut rusuh karena overcapacity dan 80 persen lebih tahanan narkoba. Sekarang ya harus dikurangi orang yang masuk rutan, lapas," tandasnya.

Ia sepakat pecandu narkoba harus dibedakan pada 2 kategori. Pecandu yang sudah berlarut-larut menurutnya pantas dipenjara, sementara pecandu baru tidak perlu dipenjara, cukup diobati di Panti Rehabilitasi.

"Kasihan mereka baru gunakan, ada yang ikut-ikutan tapi dihukum. Akhirnya diperas oleh polisi, sipir kemudian mereka keluar jadi penjahat karena sudah bergaul dengan penjahat," papar wakil rakyat dari dapil Sumut ini.

Martin mendukung peningkatan anggaran untuk menambah Pusat Rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Langkah segera yang dapat dilakukan adalah pembangunan sarana itu di RS Polri, TNI dan BUMN yang sudah memiliki tenaga medis. (iky), foto : iw/parle/hr.